Sanksi Administrasi Di Bidang Perpajakan

Sanksi Administrasi Di Bidang Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1.    Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a.    Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b.    Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.

c.    Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2.    Keterangan Sanksi Administrasi

Tabel 2. Keterangan sanksi administrasi

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Ket.
Denda
1.	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :
		1. Masa
		a. PPN	Rp 500.000	Per SPT
		b. Lainnya	Rp 100.000	Per SPT
		2. Tahunan
		a. Orang Pribadi	Rp 100.000	Per SPT
		b. Badan	Rp 1.000.000	Per SPT
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 (4)	a. Pengusaha kena PPN tidak PKP	2%	\     > Dari DPP   /
		b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak	2%
		c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap	2%
Bunga
1.	8 (2)	Pembetulan SPT dalam 2 tahun	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak
Kenaikan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut